Jakarta, detikNews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara soal RPM konten multimedia yang menuai kritikan. Parpol asal Menkominfo Tifatul Sembiring ini menegaskan kebijakan yang baik harus partisipatif dan adanya pro kontra tanda demokratisasi."Kebijakan yang baik itu kan sifatnya partisipatif. Semakin banyak pro kontra, itu menunjukkan semakin demokratis," kata Ketua DPP PKS Mahfud Sidik ketika ditanya soal RPM Konten Multimedia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/2/2010).
Terkait arahan Presiden SBY yang menyinggung masalah mencuatnya isu RPM Konten Multimedia, menurutnya sebagai suatu koreksi dari presiden kepada departemen yang mewacanakan peraturan ini. Ini lebih baik dibanding membiarkan menteri teknis terjebak situasi sulit akibat pro kontra yang terjadi.
"Mengoreksi adalah hak dan kewajiban presiden, nggak ada masalah. Kalau keliru dikoreksi, ditegur agar tidak diulangi kembali," kata wakil ketua Pansus Century ini.
Saat membuka rapat kabinet, Presiden SBY mengatakan peraturan yang mengatur soal konten multimedia itu belum pada tingkatan presiden. Bahkan menurutnya, RPM tersebut juga belum pada tingkatan menteri yang bersangkutan karena berupa gagasan.
SBY meminta agar duduk permasalahan yang sebenarnya dapat dijelaskan dengan gamblang kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi keliru. "Tidak perlu digoreng ke sana kemari, jelaskan saja agar rakyat mendengar penjelasan sesungguhnya. Banyak masalah yang sangat sensitif yang bisa salah persepsi, karena itu hati-hati memberi statemen pada publik," kata SBY.
Waspada-OL - Singgungan presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Tifatul Sembiring terkait peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), mengenai konten Multimedia (RPM Konten), tidak membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersinggung. hal ini dikarenakan PKS menganggap bahwa hal itu merupakan hal yang biasa.
"Presiden mau tegur atau koreksi menterinya itu hak dan kewajiban presiden, tidak ada masalah. Kalau dianggap keliru ya silakan ditegur," ujar ketua DPP PKS, Mahfudz Siddik, malam ini.
Namun, menurut Mahfudz, kebijakan yang baik itu adalah kebijakan partispatif. Di mana, semakin tinggi partisipasi publik semakin baik. "Kalau ada pro kontra ya wajar saja. Kita tidak perlu menjadi panik ketika kontranya besar," jelasnya. ia juga mengatakan, bahwa peneguran ini adalah hal yang biasa saja. Layaknya orang lagi tidur saja ditegur. "Menterinya yang ditegur jangan kalang kabut, toh ini rencana," pungkasnya.
Sebegaimana diberitakan sebelumnya, RPM konten Multimedia yang direncanaka itu, dinilai sangat bertentanga dengan UU kebabasan pers. Selain itu, RPM konten tersebut juga dinilai telah mengekakng kebebasan mengelurkan kebabasan pendapat. dan hal ini sama saja denga massa orde baru.***
