INILAH.COM, Jakarta - Sejumlah kasus hukum yang menyangkut sejumlah politisi pascarekomendasi DPR mengenai Bank Century diungkap. PKS menilai, penguasa saat ini tengah memperdaya birokrasi.Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan, selain berupa politik serangan balik, upaya melemahkan lawan politik juga dilakukan dengan menarik kader partai oposisi ke dalam pemerintahan. Saat ini dikabarkan PDIP akan merapat ke dalam pemerintahan SBY. Fahri mengaku mendengar isu tersebut tetapi ia menjamin PKS tidak ditawari apapun jabatan di pemerintahan.
"Mungkin PKS sudah jelas dianggap sebagai musuh politik penguasa," ungkapnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (18/3).
Kasus yang bermunculan pascakasus Century itu antara lain, kasus dugaan suap berkaitan dengan pemilihan deputi senior Gubernur Bank Indonesia Miranda S Gultom yang menimpa 19 anggota DPR dari PDIP. Ada juga pengungkapan dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan kain sarung yang menimpa politisi senior dan mantan Mensos Bachtiar Chamsyah.
Kasus dugaan tunggakan pajak yang menyangkut bos Golkar Aburizal Bakrie juga dimunculkan bersamaan dengan ramainya pembicaraan kasus bailout Bank Century. Pengungkapan kasus-kasus hukum juga menerpa partai oposisi. Kasus pembunuhan aktivis Munir yang melibatkan kader Partai Gerindra Muchdie PR juga diangkat kembali. Kasus hukum berkaitan dengan penghilangan orang yang menerpa elit Partai Hanura juga dihidupkan lagi.
Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menilai, tekanan politik tersebut sebagai hal biasa dalam politik. Fahri mengangap permainan tersebut sebagai the nature of political game. Kalau penguasa dituduh melakukan sebuah kesalahan, ia akan balik mencari kesalahan lawan.
"Jadi, sebagai politisi, kita nggak boleh cengeng," ujar Fahri.
Namun, yang memprihatinkan Fahri bukan hanya politik menyerang balik itu. Ia melihat ada indikasi kuat, penguasa saat ini menggunakan birokrasi atau lembaga-lembaga negara untuk kepentingan politik mempertahankan kekuasaannya.
Misalnya, pejabat kantor pajak diminta membocorkan rahasia negara yang dapat menjatuhkan citra lawan politik. Selain itu, lembaga-lembaga negara lainnya juga ditekan untuk kepentingan politik penguasa.
"Inilah yang lebih memprihatinkan kita, lembaga-lembaga negara atau pejabat negara diperdayakan untuk kepentingan kekuasaan," tambah Fahri.
Akibat perilaku seperti ini, sambungnya, banyak lembaga negara atau pejabat negara yang tidak independen. "Sangat disayangkan kalau pejabat negara atau pimpinan lembaga negara hanya menjadi alat kekuasaan dengan imbalan jabatan yang lebih tinggi," kata Fahri dengan nada tinggi.
