JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemboikotan terhadap pembahasan RAPBN-P 2010 harus dipertimbangkan masak-masak, jangan sampai kepentingan pembangunan dan rakyat banyak dikesampingkan. Lebih jauh, boikot akan membuat DPR kehilangan kesempatan untuk mengkritisi rencana anggaran yang diajukan pemerintah secara dini, langsung, dan terbuka."Oleh karena itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengimbau agar seluruh anggota DPR RI dapat terus terlibat secara pro-aktif, kritis dan konstruktif di Komisi-komisi masing-masing maupun khususnya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rangka memperjuangkan aspirasi anggaran yang pro rakyat secara transparan," ujar Ketua FPKS Mustafa Kamal di Jakarta, Senin (15/3).
Sementara itu, terkait hasil Angket Century, yang telah menyebut sejumlah nama yang diduga bertanggungjawab dan termasuk di dalamnya Sri Mulyani Indrawati, menurut Mustafa, FPKS telah menyerahkan masalah ini ke ranah hukum, tentu dalam pengawasan DPR yang intensif. Proses hukum yang tengah berjalan dalam pengungkapan kasus Century tidak boleh menegasikan kepentingan rakyat yang lebih luas dan berjangka panjang.
"Upaya penegakan hukum justru seharusnya memberi pijakan yang kokoh bagi pembangunan nasional kita," ujarnya.
