Solo, CyberNews. Pro kontra rangkap jabatan menteri dan pimpinan partai terus bergulir. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menegaskan sikapnya menolak hal tersebut. Pasalnya, kedua jabatan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, sehingga justru akan menyulitkan jika dirangkap.Pernyataan itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid usai menjadi juru kampanye untuk Calon Wali Kota Surakarta Joko Widodo dan Calon Wakil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo, di Gedung Graha Saba Buwana, Jumat (16/4) malam.
“Sejak awal kami sudah menolak itu dan kami berlakukan juga di partai. Karena bagaimana pun akan berdampak pada kinerjanya. Seperti saat saya terpilih sebagai Ketua MPR periode 2004–2009, maka jabatan Ketua PKS pun langsung saya lepas," tegasnya.
Hal yang sama juga dilakukan Menteri Komunikasi dan Informasi Tiffatul Sembiring, yang ketika terpilih masih menjabat sebagai Ketua PKS. Karena menurut Hidayat, ketika menjabat pengurus partai kader diminta memberikan seluruh waktu, tenaga dan pikiran. Padahal, ketika memegang amanah di kabinet mereka juga harus melaksanakan dengan sepenuhnya.
“Sebelumnya kami pernah mengajukan perubahan itu juga, tetapi belum bisa disetujui. Tetapi pada prinsipnya kami menolak rangkap jabatan, “ tambah dia.
