Sejak dibentuk KPK memang menjadi pusat perhatian. Lembaga satu ini sangat diharapkan mampu memerangi korupsi yang sudah mendarah daging di bumi nusantara sejak masa Orba. Lembaga yang superbody dan jelasnya akan menghantam setiap oknum yang korupsi. Hati-hati..
Jelas korupsi adalah musuh kita bersama, meskipun secara sadar atau tidak, mungkin kita juga pernah melakukannya dalam keseharian kita. Karena korupsi itu tidak hanya yang besar saja melainkan mulai dari hal yang kecil, misalnya mencontek ketika ulangan, mentilap kembalian uang sekolah yang diberi kan oleh orang tua kita, dll.
Namun saat ini saya tidak membahas contoh-contoh korupsi yang kecil ini. Namun korupsi yang sedang terjadi sekarang dan merugikan negeri ini.
Masyarakat menunggu kerja-kerja KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang merugikan negeri ini. Namun belakangan ini kinerja KPK sudah mulai tampak tidak jelas . Perlu dipertanyakan??
Saat ini KPK lagi gesit-gesitnya membongkar kasus suap impor daging sapi terkait dengan LHI mantan presiden PKS. Yang tidak merugikan uang negara. LHI dituduh ketangkap tangan menerima suap padahal faktanya LHI ditangkap KPK di kantor DPP PKS saat sedang rapat. Kapan disuapnya bung??? Kemudian uang itu belum sampai juga ke tangan LHI. Anehkan KPK…
Kemudian yang lebih membingungkan lagi, LHI dituduh melakukan pencucian uang. Ini mah uang belum dapat, bagaimana mau dicuci?? Logika saja lah... kapan LHI merugikan negara?? Hanya KPK yang tahu (meminjam statement Fahri Hamzah)
Sedangkan KPK melempem pada kasus-kasus korupsi yang lebih besar dan jelas-jelas merugikan negara hingga milyaran rupiah. Kasus yang sudah 3 tahun lamanya belum juga selesai hingga saat ini.
Namun sebagai rakyat Indonesia kita harus tetap mendukung KPK dan memback-up penuh agar tahun ini mampu menyelesaikan kasus –kasus yang sangat merugikan negara diantaranya :
1. Kasus Century yang merampok negara 6,7 triliun,
2. Kasus Hambalang yang juga mencuri dari negara sekitar 2,3 triliun,
3. Kasus Simulator SIM yang merugikan negara 121 milyar rupiah.
Untuk menuntaskan kasus-kasus besar ini pimpinan KPK (Johan Budi cs) di beri subsidi oleh negara Rp.63-70 jt/orng/bulan sesuai PP no 36/2009. Oleh sebab itu jangan hanya berfokus dan menikmati angin segar media dari kasus ecek-ecek tapi seksi mengenai suap kuota impor daging sapi ini. Yang jumlah kerugian negara 0 (nol) rupiah.
Terlihat KPK Sungguh tidak profesional. Ibarat nenek yang dihukum 3 bulan karena mencuri cabe, sementara mereka yang menipu milyaran dan triliunan malah cuma sekedar nampang nama di lembaga pemasyarakatan.
Hukum adalah pilar penting negara, bersama ekonomi kerakyatan, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Jika hukum kita terus saja tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka hal itu akan terus memicu pelanggaran. Maka kapan negara ini akan terbebas dari korupsi. Jika lembaga pemberantasannya saja masih tebang pilih.
Saya percaya bahwa bangsa Indonesia ini semakin mantap dengan KPK yang Profesional, Bersih, dan Hebat .
Ayo, KPK! Kamu Bisa…
Yang Semangat ya.. karena “Brani JUJUR itu HEBAT”
