Jakarta - Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) belum pernah membicarakan soal rencana untuk memboikot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, di DPR-RI. Fraksi PKS menilai boikot ini ada manfaat dan ada kerugiannya. "Kami belum membicarakan soal itu secara spesifik, tetapi diskursus itu intens sekali, tapi belum ada gerakan, baru diskursus," kata Anggota Fraksi PKS Andi Rahmat ketika ditanya wartawan usai berbicara dalam diskusi di Lembaga Centre for Dialogue and Coperation among Civilization (CDCC), Jl Kemiri, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2010).
Menurut anggota DPR asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini, harus dilihat dulu maanfaat dan kerugian jika memang boikot terhadap Sri Mulyani jadi dilakukan.
"Saya masih melihat kerugian yang akan dihadapi, kalau manfaatnya memang banyak," kata Andi Rahmat.
Andi Rahmat mengatakan salah satu manfaatnya adalah bisa mendorong proses hukum Bank Century bisa lebih cepat. Selain itu, wakil menteri juga bisa diberdayakan.
Sedangkan kerugiannya menurut Andi Rahmat menyangkut APBN. "Apa kerugiannya, ini kan menyangkut APBN satu tahun ke depan. Kalau dilakukan apa jalan keluarnya," tutur Andi.
Namun Andi Rahmat menyerahkan kepada ketua Fraksi untuk berkomentar langsung soal sikap fraksi apakah menolak atau mendukung.
