JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera berharap, rencana pemboikotan terhadap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2010 harus dikaji dan dipertimbangkan dengan masak. Jangan sampai kepentingan pembangunan dan rakyat kemudian dikesampingkan.Boikot hanya akan membuat DPR kehilangan kesempatan untuk mengkritik rencana anggaran yang diajukan pemerintah secara langsung dan terbuka," ujar Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, Senin (15/3/2010).
F-PKS mengimbau kepada semua anggota DPR RI untuk dapat terus terlibat secara proaktif, kritis, dan konstruktif, baik terhadap setiap komisi maupun khususnya di Badan Anggaran DPR dalam rangka memperjuangkan aspirasi yang prorakyat secara transparan.
"Sementara itu, terkait hasil Angket Century yang telah menyebut sejumlah nama yang diduga termasuk di dalamnya Sri Mulyani, F-PKS telah menyerahkan masalah ini ke ranah hukum. Tentu dalam pengawasan DPR yang intensif," ungkap Mustafa.
"Proses hukum yang tengah berjalan dalam pengungkapan kasus skandal Bank Century tidak boleh menegasikan kepentingan rakyat yang lebih luas dan berjangka panjang. Upaya penegakan hukum justru seharusnya memberi pijakan yang kokoh bagi pembangunan nasional," ungkapnya lagi.
