Jakarta, RMOL. Terkuaknya kasus penyelewengan pajak senilai Rp 28 miliar membuat DPR tak segan-segan mewacanakan pembentukan Pansus Pajakgate.Demikian disampaikan anggota Komisi XI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andi Rahmat saat dialog kenegaraan "Mafia Pajak di Pusat dan di Daerah" di gedung DPD RI, Rabu siang (7/4).
"Pansus pajak? Bisa aja. Tergantung perkembangan politik di DPR. Kan pansus produk agregasi DPR," paparnya.
Masih menurut Andi, untuk melakukan pembersihan mafia pajak perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, meminta BPK melakukan investigasi terhadap kepatuhan pakar perpajakan dalam implementasikan UU. Kedua adalah melaporkan harta kekayaan semua anggota pajak.
"Lalu yang ketiga adalah mengefektifkan komite pengawas perpajakan. Dibuat UU untuk memperkuat sistem pengawasan," sebutnya lagi.***
