Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menyakini rencana pemboikotan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak akan berpengaruh apa-apa. PKS tidak berniat memboikot mantan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Asia Tenggara itu."Ini isu pinggiran, bisa bener, bisa tidak," ujar Mahfudz dalam diskusi bertema "Hubungan Pemerintahan dengan Parlemen Pasca Hak Angket Century" di Gedung DPD/MPR RI, Jakarta, Jumat (12/3). Wacana boikot Sri Mulyani dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2010 kencang bergulir sepekan ini.
Menurut Mahfudz, pembahasan APBN Perubahan 2010 tidak penting. Sebab, APBN Perubahan 2010 menjadi alat bagi sejumlah pihak yang tak mendapat anggaran untuk meronggoh kocek negara. "Saya orang DPR, skema APBN Perubahan skema akal-akalan. Ada orang-orang yang tidak kebagian kantong, memintanya di APBN Perubahan," ungkap Mahfudz.
Mahfudz merasa aneh, APBN Perubahan menjadi tradisi di Indonesia. Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional seharusnya bisa merancang APBN secara optimal untuk setahun. "Jadi pemboikotan APBN Perubahan tidak krusial, tidak perlu khawatir," jelas Mahfudz.
Berbeda dengan Mahfudz, pengamat politik dari LIPI SyamsuddinHaris menyatakan, pemboikotan Sri Mulyani akan merugikan negara. Sebab, Menkeu tidak hanya mewakili Departemen Keuangan dan Pemerintah, tapi juga legislatif bahkan pemerintah daerah. "Sumber dana Pemda itu banyak dari APBN," tutur Syamsuddin.
Sedangkan pengamat ekonomi dari INDEF Ikhsan Modjo mengakui APBN Perubahan tidak terlalu berpengaruh untuk rakyat. Tapi ia berpendapat, pemboikotan Sri Mulyani tidak efektif dan elegan. "Pembahasan APBN Perubahan 2010 remeh temeh tapi penting. Pentingnya di sana juga membahas tarif listrik PLN. Lalu bagaimana penyelesaian masalah ini," tanya Ikhsan.
