TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan siap berbeda pendapat dengan Fraksi Demokrat dalam menyikapi kemungkinan pemakzulan Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kini menjabat wakil presiden."Kami tak mau didikte siapa pun," kata anggota Pantia Khusus Angket Bank Century Mukhamad Misbakhun saat dihubungi Tempo kemarin.
Menurut dia, mitra koalisi tak berarti harus tunduk kepada partai utama pemerintah. Misbakhun membantah anggapan bahwa partainya mendapat tekanan dari Demokrat dalam kaitan dengan hal itu.
Sebelumnya, Demokrat mengingatkan partai-partai koalisi agar tak mengusung wacana pemakzulan terhadap Boediono. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kontrak koalisi mestinya dianggap penting oleh partai mitra Demokrat di pemerintahan. "Kami yakin partai koalisi tak akan menggerogoti pemerintahan," kata Anas melalui pesan pendek kepada Tempo akhir pekan lalu.
Misbakhun menegaskan, partainya tak ingin terjebak dalam pertarungan antarfraksi di DPR. Apalagi semua fraksi memiliki agenda masing-masing. Yang pasti, kata dia, PKS tak menargetkan untuk menurunkan pejabat tertentu.
"Kalau memang salah, diberi sanksi. Tapi, kalau kami harus merehabilitasi pejabat yang tak bersalah, ya, harus dilakukan," ujarnya.
Sejauh ini, kata Misbakhun, PKS menilai terjadi banyak pelanggaran dalam kasus Century sejak bank itu berdiri hingga bailout dikucurkan. PKS juga menilai Boediono terindikasi bersalah karena data yang dikirim Bank Indonesia ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan tak memadai. Namun, kata dia, PKS belum membicarakan pemakzulan.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak menegaskan, penyelidikan kasus Century harus sampai pada kesimpulan siapa yang bertanggung jawab. "(Kasus Century) ini drama nasional," kata Luthfi.
Menurut dia, akan menjadi aneh bila Panitia Khusus tidak menghasilkan apa pun tentang siapa yang bertanggung jawab dalam kasus Century. Luthfi mengingatkan agar Panitia Khusus bekerja secara obyektif. "Pansus dibiayai negara. Jangan dibelok- belokkan untuk kepentingan politik," katanya.***
